Janji Palsu Wakil Rakyat

Sebanyak 69,28 persen (1297 responden) menolak pembangunan gedung DPR.
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung baru DPR telah mengundang kontroversi di masyarakat. Ribuan bahkan jutaan rakyat di seluruh Indonesia mengkritik rencana pembangunan itu. Hampir semuanya menolak pembangunan itu. Apalagi, kondisi bangsa yang belum stabil, harga kebutuhan pokok yang terus melejit, hingga biaya hidup yang makin mencekik.
Pada Kamis, 7 April 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta anggota DPR untuk menunda pembangunan gedung itu bilamana kebutuhannya belum mendesak. Namun, bila ada persoalan yang berkaitan dengan ketidak-taatan aturan dalam pembangunan itu, Presiden meminta supaya pembangunan itu dibatalkan. "Pembangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan yang dikeluarkan atau bahasa saya tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda terlebih dahulu.
Direvisi penyesuaiannya.bahkan barangkali jika tidak dibutuhkan bisa ditunda atau dibatalkan," ujar Presiden. Pernyataan SBY ini jelas mendapat apresiasi dari rakyat. Namun, sore harinya, pernyataan Presiden bak angin lalu semata. Sebab, mayoritas anggota DPR menyatakan menerima dan menyetujui pembangunan gedung baru DPR tersebut. Kecuali Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), plus Lily Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan tegas menolak keberadaan gedung baru DPR itu.
Masyarakat masih ingat pernyataan sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi yang bersuara lantang menyatakan penolakannya atas rencana pembangunan gedung itu. Namun, saat paripurna berlangsung, satu per satu mereka menyembunyikan diri dan tak berani unjuk muka untuk menyatakan penolakannya. Janji-janji mereka hanya omong kosong dan palsu. Fakta telah membuktikan bahwa mereka melalui fraksi-fraksinya menerima pembangunan itu.
Persetujuan mereka atas rencana pembangunan gedung baru DPR itu jelas melukai hati rakyat Sebab, puluhan juta rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung mewah dengan nilai Rp 1,16 triliun, bila dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat miskin, cukup untuk membuat mereka memperkuat modal dan meningkatkan kesejahteraan.
Uang sebesar itu, jika digunakan untuk membangun gedung sekolah, akan berdiri puluhan ribu gedung pendidikan. Sebab, masih banyak gedung sekolah dan sarana prasarana pendidikan yang tidak memadai. Belum lagi atap yang bocor, terkena banjir, bangunan yang hampir roboh, dan lain sebagainya. Entah ke mana suara hati wakil rakyat kita yang ada di gedung senayan itu. Padahal, banyak kejanggalan dalam rencana pembangunan gedung baru DPR itu. Salah satunya, soal proses ketersediaan maket gedung tersebut. Entah bagaimana ceritanya, kesekretariatan jenderal (setjen) DPR mendapatkan maket itu. Padahal, tidak ada proses tender di dalamnya.
Berdasarkan keterangan dari Sekjen DPR, awalnya pembuatan maket itu hanya didasarkan melalui workshop pengadaan maket gedung DPR. Namun, ujug-ujug maket gedung sudah jadi. Sementara, anggota DPR lama tidak pernah memerintahkan untuk membuat maket itu. Sebab, tim peningkatan kinerja DPR periode 2004-2009 hanya melakukan evaluasi dan salah satu hasilnya adalah soal minimnya sarana dan prasarana DPR.
Atas hal ini. Sekjen DPR termasuk Ketua DPR Marzuki Abe berkelit bahwa pembangunan gedung itu merupakan warisan DPR periode 2004-2009. Marzuki menyatakan, dirinya hanya disodori maket saat menjabat ketua DPR RI. Selain soal maket, tentu masih banyak kejanggalan lainnya dalam proses pembangunan gedung baru DPR itu. Kita berharap, para wakil rakyat mendengarkan aspirasi rakyat.
Sebab, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Republika Online tentang perlu tidaknya gedung baru DPR tersebut, sebanyak 69,28 persen (1297 orang) menyatakan sangat tidak setuju dengan pembangunan gedung baru DPR tersebut. Dan, hanya 195 responden (10,42 persen) yang menyetujui pembangunan itu. Polling yang dilakukan sejak Selasa (5/4) hingga Ahad (10/4) pukul 18.00 WIB itu diikuti sebanyak 1.872 responden. Andai suara murni rakyat ini dijadikan acuan, seharusnya suara wakil rakyat di senayan yang menyetujui pembangunan gedung itu dibatalkan. Mengingat, jumlah anggota DPR hanya 500 lebih.
ed oei maroon

Sumber CoPas :  http://bataviase.co.id/node/635493